Virus Itu Kekayaan Indonesia

Virus Itu Kekayaan Indonesia

Jakarta– Seorang laki-laki mengenakan jaket warna hitam itu tiba-tiba masuk tanpa di duga ke ruang Komisi I DPR, akhir Juni 2008. Agung demikian nama laki-laki itu. Bersama dengan seorang temannya, ia membentangkan spanduk spanjang lima meter. Tulisannya: Usir Namru-2 dari Indonesia. Namun, ia akhirya digelandang keluar dua petugas pengaman dalam (pamdal).
Saat itu, Komisi I sedang melakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah. Rapat itu dipimpin Theo L Sambuaga dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar). Adapun pemerintah diwakili Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.
Rapat itu untuk membahas perlu atau tidaknya melanjutkan keberadaan Namru-2 di Indonesia. Namun, setiap menteri memiliki solusi sendiri. Menteri Kesehatan Siti Fadillah mengatakan, Namru tidak perlu ada lagi di Indonesia. Alasannya, Indonesia tidak membutuhkan lagi keberdaan Namru. Jika pun ingin melanjutkan perundingan maka selayaknya lembaga itu tidak berada di Indonesia. Selama ini, sekalipun masa berlaku memorandum of understanding (MoU) antara Departemen Kesehatan (Depkes) dan Namru sudah habis, lembaga penelitian di bawah kendali kedutaan AS tersebut masih bercokol di sebuah bangunan yang letaknya di Jl. Percetakan Negara, Jakarta Pusat.
Keberadaan Namru di Indonesia sendiri berawal dari adanya perjanjian antara Menteri Kesehatan RI Siwabessy dan Pemerintah AS yang diwakili Duta Besar (Dubes) AS pada 16 Januari 1970. Fadillah juga sempat mengingatkan perlunya menjaga kedaulatan. “Di dalam bicara soal kedaulatan, tidak bisa dibagi perbidang. Kita tidak bisa bicara kedaulatan hanya bidang kesehatan, pertahanan atau sebagainya. Kedaulatan adalah kedaulatan bangsa Indonesia,” katanya.

Agenda Tersembunyi
Senada dengan Fadillah, Menhan Juwono menyatakan, Namru sebaiknya dihentikan, karena tidak sesuai dengan kepentingan nasional RI. Penelitian yang seharusnya dilakukan secara bersama-sama oleh dua negara, pada kenyataannya hanya didominasi AS. Hasil penelitiannya pun tidak seluruhnya dapat diberikan kepada Indonesia.
“Namru selama ini selalu mengklaim fasilitasnya menguntungkan Indonesia, namun Depkes sudah tidak memerlukan bantuannya. Mengapa mereka memaksa membantu, tentunya ada hidden agenda yang perlu diwaspadai,” katanya.
Menurut Juwono, selain merugikan, keberadaan Namru juga membahayakan. Jika ada kebocoran virus, seperti ebola, maka radiasinya mencapai 500 kilometer persegi. Instalasi dan semua bangunan pemerintah pun bisa menjadi bagian investigasi. “Jika pemerintah ingin memperpanjang kerja sama dengan Namru maka harus berdasarkan kesetaraan dan memberikan keuntungan bagi kita,” katanya.
Berbeda dengan dua menteri yang menginginkan kerja sama dihentikan, Menlu Hassan mengatakan, dalam perjanjian ini Deplu sebagai penjuru tetap melanjutkan perundingan dengan AS. Namun, masih ada persoalan. AS menginginkan Namru di bawah Kedubes AS dan memiliki kekebalan diplomatik. Ini akan berbahaya karena arus barang masuk dan keluar tidak bisa diperiksa oleh petugas bea cukai. “Untuk jangka waktu perjanjian, disepakati agar perjanjian hanya berlaku untuk jangka lima tahun dan bisa diperpanjang untuk lima tahun lagi,” papar Hassan.
Panglima TNI Djoko Santoso mengatakan, perlu didorong penyelesaian persetujuan yang baru dengan melibatkan unsur TNI. Dalam perjanjian itu, posisi dasar pemerintah harus dipertahankan dengan memasukkan pasal-pasal yang melindungi kepentingan nasional.

Beda Pendapat
Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto juga menginginkan perjanjian itu diteruskan. Alasan pertama demi kepentingan ilmiah dan yang kedua Indonesia adalah negara yang terbuka untuk bekerja sama dengan pihak manapun. Untuk kepentingan ini, ia mengutip kata-kata mantan Presiden Soekarno bahwa Indonesia adalan Taman Sari Dunia yang harus tebuka dalam kerja sama dengan pihak manapun.
Terlepas dari perbedaan pandangan di antara para menteri, persoalan Namru ke depan pada akhirnya berada di tangan presiden sebagai penjuru sejati. Meskipun Indonesia harus terbuka, segala sesuatunya pertama-tama harus didasarkan pada kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat. Kemajuan penelitian jika bukan untuk kepentingan rakyat akan sia-sia karena hanya akan mempertebal pundi-pundi pribadi.
Apalagi, keberadaan Namru adalah untuk penelitian virus. Virus, kata pengamat politik dari Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bakti suatu waktu adalah sumber daya alam, selain minyak dan gas bumi. Virus pun akan mendatangkan investasi, karena dari virus akan menghasilkan triliunan rupiah setelah menjadi vaksin. Selain itu, virus juga menghasilkan triliunan rupiah ketika menjadi senjata biologi. “Kita akan salah kalau memandang virus hanya mendatangkan kerugian, virus adalah kekayaan alam kita, luar negeri berlomba mencarinya,” paparnya. Bagaimana pak presiden?

Sumber: Harian Umum Sore Sinar Harapan Senin, 7 Juli 2008

Advertisements

~ by genebrain on October 17, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: