Kelaparan pada Masa Otonomi Khusus

Saat ini bencana kelaparan yang terjadi di Papua menjadi berita nasional,
padahal bencana semacam ini di Papua hampir tiap tahun menjadi berita nasional
dan tidak pernah terpecahkan secara komprehensif, seakan kita tidak pernah
belajar memperbaiki kesalahan masa lalu.

Tepat setahun yang lalu terjadi wabah penyakit di pedalaman Papua di daerah
pegunungan Jayawijaya, daerah Pogaga Kabupaten Paniai di mana jumlah yang
meninggal kira-kira sama, dan kini kejadian serupa terulang kembali di
pegunungan Jayawijaya, namun kini di Kabupaten Yahukimo. Berita semacam ini
seakan-akan menjadi sesuatu yang wajar dan bunyi lonceng kematian tiap tahun
berbunyi di pedalaman dan dianggap oleh banyak pejabat sebagai hal yang lumrah.

Proses menuju kematian akibat kelaparan tidak akan terjadi dalam waktu singkat
namun akan berlangsung secara pelan-pelan, di mana pada awalnya akan terpakai
cadangan makanan di tubuh sampai pada suatu titik di mana setelah cadangan
makanan habis terpakai akan berakibat menurunnya daya tahan seseorang terhadap
penyakit yang walaupun ringan sekalipun seperti batuk pilek dapat berakibat
fatal bagi orang yang mengalami kelaparan.

Masalah kelaparan di pedalaman Papua pun bukan terjadi dalam waktu mendadak,
namun telah berlangsung secara kronis dan tempat yang kerap mengalami kelaparan
dan mudah terjadi wabah tidak saja di Kabupaten Yahukimo atau Kabu-paten
Paniai, namun di banyak tempat lain di pedalaman Papua bila dilakukan survei.

Tahun lalu seorang dokter, dr. Lana Erawati menulis di surat kabar ini yang
menyerukan kepada para elite Papua agar terketuk hati nuraninya memperhatikan
saudara-saudaranya yang kurang beruntung dan menjadi korban lemahnya
infrastruktur pemerintah di Papua sehingga tradisi lonceng kematian menjadi
bunyi yang biasa di pedalaman Papua dan rupanya tragedi manusia ini tetap saja
tidak dihiraukan.

Sejarah Papua
Orang Papua seperti orang lain, ingin menjadi tuan di tanah sendiri dengan
hidup damai dengan orang Indonesia yang ingin membangun Papua. Namun Papua
sudah lebih dari 40 tahun berada dalam wilayah Indonesia dan boleh dikatakan
impian hidup sejahtera di tanah sendiri ini hanya suatu impian belaka. Orang
Papua melihat sendiri banyak kejadian, tindakan dan perilaku orang Indonesia
yang melanggar hak asasi manusia.

Orang Papua telah melihat bagaimana perbedaan perlakuan pada masa pemerintahan
Belanda dan banyak orang Papua merasa lebih buruk berada di masa pemerintahan
Indonesia walau dikatakan telah merdeka secara fisik. Pada masa pemerintah
Belanda barang-barang sandang pangan cukup tersedia, pemerintahannya teratur,
pendidikan dan pelayanan kesehatan terlaksana dengan baik teratur. Hukum dan
pengadilannya jelas. Singkat kata, mereka lebih sejahtera pada masa itu.

Walau Pepera tahun 1969 berjalan sukses, masalah Papua tidak pemah
terselesaikan dengan tuntas. Silih berganti presiden permasalahan di Papua
bukan makin teratasi, namun makin seperti benang kusut. Boleh jadi bagi
Indonesia masalah Papua lebih sulit diselesaikan daripada Aceh, mengingat tidak
banyak orang Indonesia yang mengerti sosio budaya Papua yang berbeda karena
berasal dari rumpun Melanesia, selain tidak adanya pakar di Indonesia yang
dapat melihat masalah Papua secara komprehensif.

Orang Papua sekarang merasa ibaratnya mempunyai rumah lalu kedatangan orang
yang mengaku sebagai sanak keluarga, yang lalu mengambil alih wewenang di rumah.

Harapan atau Chaos?
Otonomi khusus (otsus) yang dikira memberi penyelesaian temyata malah makin
membuat kesenjangan sosial, karena telah memindahkan KKN dari pusat ke daerah.
Sejak era otonomi khusus, Papua bukan makin sejahtera tetapi menjadi ajang KKN
yang kian melebarkan jurang kesenjangan sosial.

Perencanaan selama otsus tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat Papua dan
lebih banyak ditekankan pada pembangunan fisik yang tidak mempunyai daya ungkit
meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat pedalaman. Bila 20 tahun yang lalu
saat jumlah para misionaris masih memadai, pelayanan mendasar di pedalaman
masih berjalan sehingga mampu menjadi mitra pemerintah dalam segala bentuk
pelayanan.

Kini para misionaris yang tinggal segelinter tidak dapat lagi membantu dalam
pelayanan maupun sebagai stimulus dalam pembangunan di pedalaman. Sebagai
contoh, wilayah yang mengalami bencana kelaparan dahulu dilayani oleh Zending
Reformir Belanda dan Zending RBMU dengan penduduk mayoritas suku Yali,
sedangkan daerah Pogapa yang tahun lalu juga mengalami bencana dilayani oleh
Zending Christian Missionary Alliance dari Amerika.

Mayoritas Suku Moni.
Bila dahulu masih ada dokter dan perawat yang mau tinggal di pedalaman, maka
kini hal itu sudah menjadi idealisme gila. Kalau dahulu jabatan tehnis
dipercayakan pada mereka yang secara teknis mampu dan memenuhi syarat, maka
kini jabatan itu lebih pada kriteria Papuanisasi dan KKN.
Kepanikan politik di kalangan elite yang berupaya mencegah terlepasnya Papua
dari NKRI, inilah yang menciptakan UU yang bagus-bagus di atas kertas berupa UU
Otonomi Khusus, Keputusan Presiden mengenai MRP, UU Pemekaran wilayah baik
Provinsi maupun Kabupaten yang ternyata tidak memecahkan inti permasalahan di
Papua.

Siapapun yang telah merancang dan menyetujui perundangan otsus dan pemekaran
patut suatu saat diminta pertanggung jawabannya dalam membuat keputusan yang
merugikan khususnya orang Papua. Hendaknya siapapun yang akan merancang suatu
perundang-undangan Papua perlu mempertimbangkan sosio budaya Papua terlebih
dahulu, karena Papua terdiri dari ratusan suku (tercatat 257 suku) selain
geografisnya yang luasnya 4 kali Pulau Jawa.

Perlu disadari saat ini kebanyakan kalangan elite Papua lebih banyak berasal
dan orang Papua Pantai dan berasal dari suku Biak, Sarui, Jayapura, Santani,
Ayamaru dan Sorong. Sedangkan daerah yang sering mengalami bencana dihuni
suku-suku di pegunungan seperti suku Me, Dani, Moni, Amungme, Nduga, Ok, Yali
dsb.
Majelis Rakyat Papua (MRP) yang telah ditetapkan oleh Presiden hanya terdiri
dari 42 orang yang mewakili unsur wanita, adat dan agama, diharapkan dapat
mewakili aspirasi seluruh suku Papua. Rencana pemecahan Papua menjadi 3
provinsi dan belasan Kabupaten yang dikira akan memberi solusi pemecahan
masalah kesenjangan sosial malah hanya menimbulkan chaos karena intrastruktur
yang sudah terbatas menjadi kolaps, terjadi pemborosan anggaran karena terjadi
missmanagement dan tercipta “raja-raja” kecil.

Pemekaran wilayah telah memaksakan pengangkatan pejabat-pejabat untuk menduduki
jabatan-jabatan baru walau secara teknis tidak memenuhi syarat sehingga
berakibat terjadinya chaos dan demoralisasi pelaksana tehnis di lapangan.
Sebagai contoh ekstrem, jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten dimungkinkan
diduduki oleh orang yang tidak berlatar belakang kesehatan.

“Public service” yang mendasar seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan dan
menyentuh langsung pada masyarakat mengalami kelumpuhan dengan pemekaran
wilayah. Contoh konkret terjadi pada Kabupaten Yahukimo yang saat ini mengalami
bencana, adalah kabupaten pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya, padahal
infrastruktur Kabupaten Jayawijaya belum tersusun dengan kuat.

Sudah bukan rahasia bahwa infrastruktur dinas di Pemerintah Daerah Jayawijaya
sudah kolaps sejak beberapa tahun dengan tidak terbayarnya gaji pegawai negeri
di sana. Pegawai negeri boleh masuk dinas sekehendak hatinya karena tuntutan
kebutuhan hidup tidak terpenuhi.

Reformasi Total
Tragedi yang tiap tahun terjadi di Papua kiranya mengetuk hati kita sebagai
bangsa Indonesia. Sepatutnya sebagai seorang manusia yang mempunyai akal budi
belajar dari kesalahan masa lalu, karena peringatan akan terjadinya bencana
wabah atau kelaparan sebetulnya sudah dapat diantisipasi bila infrastruktur
pemerintah daerah berjalan baik

Kiranya peristiwa kegagalan dan tragedi yang terjadi mengetuk hati para elite
di pusat dan elite Papua dengan menyusun kembali suatu tata pemerintah yang
komprehensif dengan infrastruktur pemerintah daerah yang kuat melalui
pengangkatan pejabat tehnis yang profesional dan pamong praja yang berdedikasi
dengan pemantauan dan pembinaan melekat bila kita ingin mengatasi isu
ketidakpuasan berada di bawah NKRI.

Bukan suatu yang mustahil bahwa bencana semacam ini akan terulang kembali di
kabupaten lain di Papua, bila para elite di pusat dan elite Papua tidak
berhenti membuat keputusan reaktif.

Sumber: www.sinarharapan.co.id

Advertisements

~ by genebrain on October 17, 2008.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: